Selasa, 11 Juni 2013

Tugas no 5 Kelompok 3 (Bab 16)

BAB 16
Pengantar
Ekonomi Pembangunan

BAB ini membahas dan menguraikan secara ringkas tentang bidang studi ekonomi pembangunan (economics of development).akan membahas apa yang dimaksud tentang apa itu ekomomi pembangunan,tujuan dan ruang lingkup pembahasanya,dan apa bedanya dengan teori-teori ekonomi konvesional,dan mengapa bidang studi ini berkembang.dan di bagian akhir akan diulas beberapa teori utama yang pada umumnya digunakan untuk menjelaskan fenomena pembangunan ekonomi yang terjadi setengah abad ini.

1.             Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan
Landasan-landasan dan pendapat-pendapat serta pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara berkembang, kemudian disebut sebagai ekonomi pembangunan.  Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonom namun demikian, tidaklah berarti bahwa pola analisi ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya.  Pada hakekatnya pembahasan ekonomi pembangunan dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok yaitu:
1)      Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dari masyarakat negara-negara yang sedang berkembang, serta implikasi sifat-sifat tersebut kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan. 
2)      Adalah yang bersifat memberikan berbagai pilihan, kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakkan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Selanjutnya berdasarkan dua sifat tersebut maka ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu eonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara tersebut dapat membangunan ekonominya lebih cepat.
Karakteristik Umum Negara Sedang Berkembang (NSB). Negara-negara di dunia dewasa ini dapat diukur dari kesejahteraan masyarakatnya, yaitu biasanya dibedakan dalam dua kategori atau kelompok yaitu kelompok negara-negara maju (develops countries) dan kelompok negara-negara yang sedang berkembang (developing countries) negara-negara yang termasuk develops countries adalah negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, New Zealand dan Jepang.  Sebagian besar negara-negara developing countries terdapat di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin dimana diperkirakan 2/3 dari penduduk dunia.  Menurut Furtalo seorang ekonom Amerika Latin, suatu negara yang disebut belum maju (NSB) jika di negara tersebut masih terjadi ketidakseimbangan antara faktor produksi yang tersedia dengan teknologi yang mereka kuasai, sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara penuh belum tercapai.  Untuk kawasan negara-negara di Afrika, Austria dan Amerika Latin serta Jepang sekarang dianggap sebagai negara maju meskipun pada mulanya dianggap sebagai negara yang berkembang bahkan dewasa ini telah muncul beberapa negara khususnya di Asia mempunyai taraf pembangunan yang telah hampir mencapai negara-negara maju yang mana mereka ini disebut sebagai newly industrialized countries (NICs).
Sifat dan karakterisktik NSB menurut Meier and Baldwin adalah sebagai berikut:
a)      Produsen Barang-barang Primier, negara-negara sedang berkembang pada umumnya mempunyai struktur produksi yang terdiri dari bahan pokok dan bahan makanan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan sebagianbesar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian sedangkan yang bekerja di sektor sekunder (industri dan bangunan) dan di sektor tersier (jasa-jasa, listrik, air minum, angkutan) hanya sebagian kecil saja.  Rumusan pada kegiatan produksi di sektor primer disebabkan oleh adanya faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak di negara-negara yang sedang berkembang oleh karena itu, sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan biaya komperetif maka NSB banyak menggunakan tanah dan tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan produksi mereka.
b)      Masalah Tekanan Penduduk, pertama adanya pengangguran yang disebabkan oleh sempitnya luas lahan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bermukim disitu, kedua pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat disebabkan antara lain oleh menurunnya tingkat kematian dan semakin tinggiya kelahiran di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan makin banyaknya jumlah anak yang menjadi tanggung jawab orang tua sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata.  Keadaan tersebut disebabkan tingkat produksi yang relatif tetap rendah.
c)      Sumber Daya Alam Belum Banyak Diolah, di negara-negara sedang berkembang sumber daya alam belum banyak dimanfaatkan sehingga masih bersifat potensi saja, sumber-sumber daya alam tersebut belum dapat menjadi sumber daya yang riil karena kurangnya modal, tenaga ahli dan wiraswasta.
d)     Penduduk Masih Terkebelakang, penduduk NSB relatif masih terkebelakang secara ekonomis ini berarti bahwa kualitas penduduknya sebagai faktor produksi (tenaga kerja) masih rendah, mereka masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien dan mobilitas kerjanya rendah baik secara vertikal maupun secara horizontal.
e)      Kekurangan Modal, masalah kekurangan modal bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep lingkungan tidak berujung pangkal (vicious circle).  Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahya investasi, rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan karena tingkat produktivitas rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal.  Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh karena keterbelakangan penduduk dan belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada secara optimal dan kurangnya modal.  Dengan kata lain, negara itu miskin karena miskin hal-hal tersebut di atas.
f)       Orientasi Perdagangan Luar Negeri, hampir semua negara di dunia mempunyai hubungan perdagangan dengan dunia luar yang sangat terkenal adalah perdagangan komoditi-komoditi yang diperdagangkan antara negara NSB dengan negara-negara maju.  NSB biasanaya mengekspor komoditi-komoditi primer yang menunjukkan adanya surplus produksi dalam negeri tetapi sebenarnya karean ketidakmampuan negara tersebut mengelola komoditi-komoditi tersebut menjadi lebih berguna, sifat-sifat NSB ini merupakan gambaran umum keadaan negara-negara tersebut sampai dewasa ini.
g)      Kekuasaan, Ketergantungan, suatu faktor yang sangat penting bagi NSB tentang rencana taraf hidup, bertebangan pengganguran dan munculnya masalah-masalah ketidakmerataan pembagian pendapatan adalah tingginya ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya.  Ketimpangan kekuasaan tersebut tidak hanya bentuk kekuasaan yang dominan dari negara-negara kaya untuk mengendalikan pola perdagangan internasional tetapi juga nampak dalam kekuasaan mereka mendiktekan cara-cara dan syarat-syarat dalam mentransfer teknologi, memberikan bantuan luar negeri dan menyalurkan modal swasta ke negara-negara berkembang.  Keadaan seperti ini akan melahirkan sikap ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju akibatnya keadaan tersebut akhirnya akan menimbulkan sifat mudah terpengaruh dari NSB terhadap kekuasaan negara-negara maju yang akibatnya bisa menguasai dan mendominasi ekonomi dan sosial politik mereka.




2.             Berkembangnya Teori Ekonomi Pembangunan

Dalam bagian ini akan di tunjukkan fakta-fakta yang mendorong perlunya pembangunan ekonomi dengan menggunakan analisis ekonomi pembangunan.
a.         Klasifikasi Negara-negara
Di bagian awal bab ini telah disebutkan beberapa pengelompokan Negara,yaitu Negara maju (developed country), Negara belum maju (underdeveloped country), dan Negara sedang berkembang/membangun (developing country).istilah lain yang sering ditemukan antara lain Negara-negara utara dan selatan,Negara-negara dunia kesatu,kedua dan ketiga.
Pengelompokan di atas di susun oleh lembaga-lembaga kerjasama internasional,seperti Perseikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Bank Dunia (World Bank), Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (organization for economic & cooperation Development/OECD) untuk menujukan perbedaan tingkat kemajuan Negara-negara di dunia ini.melalui perbedaan ini akan di coba untuk memahami karakter-karakter dasar suatu perekonomian dan akan membantu penyusunan strategi dan kebijakan ekonomi suatu Negara (perekonomian) yang bersangkutan.
1)      Negara Maju dan Belum Maju
Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi) tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status 'negara maju'.
Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi.

2)   Utara Selatan
Pengelompokan ini berdasarkan letak wilayah geografis. Umumnya Negara-negara maju,yaitu eropa Barat dan Amerika utara (Amerika Serikat dari Kanada), terletak pada lintang utara bumi ini.istilah kelompok utara mengacu kepada Negara-negara yang telah maju dan kaya,sementara kelompok selatan mengacu pada Negara-negara yang masih terkebelakang (LDCs) dan NSB,yang umumnya terletak di belahan bumi selatan.

3)   Dunia Pertama,Kedua, dam Ketiga
Pengelompokan ini berdasarkan ideology yang dianut.yang dimaksud dunia pertama adalah Negara-negara barat yang menganut ideology liberal dengan system ekonomi kapitalis.istilah lainya adalah blok barat.Negara dunia kedua adalah Negara yang menurut ideology antiliberalis,dengan system ekonomi yang cenderung sosialissedangkan dunia ketiga adalah dunia yang tidak termaksud kedua blok tersebut.umumnya Negara-negara ketiga masih terkebelakang atau sedang membangun.
           
b.        Fakta-Fakta Berdasarkan Laporan Badan-badan PBB
Laporan tentang perkembangan pembangunan manusia tahun 1999 (Human Development Report 1999) yang dikeluarkan United Nations Developtment Program (UNDP) menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia ketiga makin memprihatinkan.
Beberapa tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi guna mengukur tingkat kemiskinan masyarakat adalah sebagai berikut :
1)      Tolok ukur kemiskinan absolute yang dikembangkan oleh Prof.Sayogyo (dari IPB) tingkat konsumsi dalam takaran ekuvalen dengan Kg beras per orang per Tahun.Bank Dunia juga menetapkan suatu batas kemiskinan absolute yang setiap tahun sisesuaikan , ditetapkan US$.
2)      Kebutuhan Fisik Minimum (KFM),yaitu kebutuhan fisik (makanan,minuman,pakaian,rumah, dan sebagainya) selama satu bulan bagi seorang pekerja yang diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori,protein,vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak,yang dinyatakan dalam rupiah, yang dari waktu ke waktu dan dari daerah ke daerah disesuaikan.
3)      Bank Dunia juga membuat semacam indeks kemiskinan yang berlaku bagi NSB.Berdasarkan tolak ukur ini, ambang kemiskinan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan fisik sebanyak 2.100 kalori sehari,yang kemudian dinyatakan dalam uang
4)      Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan tolok ukur dari Bank Dunia,yaitu rata-rata pengeluaran untuk memeuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari, tetapi ditambah dengan kebutuhan lainnya (bukan makanan) yang mencangkup perumahan,pakaian,kesehatan, dan pendidikan.
Tampaknya distribusi pendapatan dunia abad 21 ini akan sulit diperbaiki, karena beberapa alas an :
1)      Makin melemahnya akses penduduk dunia ketiga terhadap sumber daya ekonomi penting,khususnya informasi.Jaringan informasi modern, khususnya satelit , dikuasai oleh penduduk Negara-negara kaya.
2)      Makin tertinggalnya kualitas SDM sebagian besar penduduk dunia ketiga,dilihat dari indicator pendidikan dan kesehatan.
3)      Makin kuatnya cengkraman perusahaan-perusahaaan multinational (MNC), yang umumnya berasal dari Negara-negara maju.sebagai sebuah perusahaan,MNC-MNC akan bertindsk berdasarkan motivasi mencari keuntungan

Masalah-masalahnya di atas telah lama terjadi dan tampaknya semakin besar.Hal inilah yang mendorong para ahli ekonomi untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi yang dapat diterapkan bagi perbaikan kualitas hidup penduduk bumi.

c.         Hakikat Pembangunan
Istilah pembangunan (development) lebih mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup.Dengan demikian ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembangunan, yaitu: 1) proses, 2) upaya, 3) peningkatan kualitas hidup.
1)      Pembangunan Sebagai Sebuah Proses
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

2)      Pembangunan Sebagai Upaya
Sebagai sebuah upaya, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu Negara/bangsa yang ingin maju.Alasan yang paling mendasar adalah pengalaman menunjukan bahwa sebagian besar bangsa yang pernah maju secara alamiah gagal mempertahankan tingkat kemajuannya.Bahkan beberapa di antaranya saat ini menjadi Negara/bangsa terkebelakang atau tidak memiliki peran penting dalam percaturan poliyik ekonomi dunia.

3)      Pembangunan Berarti Peningkatan Kualitas Hidup
Harus diakui,kualitas hidup adalah suatu konsep yang sangat relative dan abstrak.Tetapi ada ukuran/perasaan yang bersifat universal yang dapat dipakai sebagai patokan yang relative objektif.secara politis tercermin dari kesediaan menerima perbedaan pendapat dan atau keputusan bersama.itulah sebabnya,secara politis bangsa yang maju sering di kaitkan dengan demokratisasi.umumnya individu yang hidup di Negara-negara maju menghabiskan sebagian besar penghasilanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya pendidikan tinggi,informasi dan jasa-jaga modern lainnya.


d.        Hakikat Pembangunan Ekonomi
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejaht

1)      Pertumbuhan (Growth)
Pertumbuhan (Growth) menunjukkan perubahaan scalar. Jika output perekonomian dari waktu ke waktu makin bertambah, dikatakan telah terjadi pertumbuhan.Hal ini dapat dianalogikan dengan pertumbuhan manusia.secara fisik seorang anak akan terus bertambah besar seiring bertambahnya usia.

2)      Perubahan (Changes)
Perubahan (changes) menunjukan perubahan kearah kematangan(kedewasaan).analogi tentang hal ini adalah manusia yang sehat ,selain bertambah besar juga bertambah dewasa.terjadi perubahan-perubahan yang kualitatif.selai bertumbuh pembangunan ekonomi juga mengalami perubahan-perubahan mendasar untuk menopang kemampuan pertumbuhan jangka panjangl.perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

a)      Perubahan sikap (attitude changes)
Termaksud dalam perubahan sikap antara lain adalah penghargaan terhadap waktu,yang di wujudkan dalam hal memenuhi janji tepat waktu,kesediaan melakukan sesuatu dengan persiapan dan atau perencanaan.sikap-sikap secara teoritis juga akan meningkatkan  kemampuan bersaing dan produktivitas, serta mengurangi budaya KKN,sehingga akhirnya proses alokasi sumber daya ekonomi distorisnya makin berkurang.

b)      Perubahan Kelembagaan (institutional changes)
Perubahan kelembagaan yang harus diprioritaskan adalah hak kepemilikan,uang dan mekanisme pasar.
Makin individualnya hak kepemilikan,makin tingginya tingkat penggunaan uang dan makin berjalanya mekanisme pasar (persaingan sempurna)dapat memacu manusia bekerja lebih keras dan produktif.mereka makin mampu melakukan optimalisasi individu.

c)      Perubahan structural (structural changes)
Perubahan sturuktural yang utama adalah struktur produksi dan pengeluaran.jika perekonomian moderm maka sumbangan output sector industry dan jasa makin meningkat,sedangkan sumbangan output sector pertanian menurun.ketiga perubahan tersebut di atas saling terkait dan saling mempengaruhi.hal ini akan mendorong produsen maupun konsumen mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki



3.             Karakteristik Negara Berkembang
a.       Rendahnya Tingkat Kehidupan (Low Level of Living)
Rendahnya tingkat kehidupan dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Laporan UNDP 1999 menunjukan lebih dari  1milyar penduduk NSB hidup dalam kondisi miskin, kurang gizi, kesehatan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan.

b.      Rendahnya Tingkat Produktivitas (Low Level of Productivity)
Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari PDB per-kapita atau PDB pe-pekerja yang sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat hidup, juga keterbatasan lapangan kerja terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah.
c.       Tingginya Tingkat Pertambahan Penduduk (High Rates of Population Growth)
Tingkat pertambahan penduduk di NSB adalah dua sampai empat kali lipat pertambahan penduduk negara maju. Tingginya angka NSB telah menimbulkan berbagai masalah diantaranya; berkaitan dengan pangan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja.

d.      Tingginya Rasio Tingkat Ketergantungan (High Rates of Depedency Ratio)
Rasio tingkat ketergantungan (depedency ratio) adalah ukuran yang menunjukan besar beban penduduk usia produktif (15-64 thn) karena menanggung penduduk non-produktif (0-14 thn + ≥ 65thn)

  DR    =          Penduduk 0-14th + ≥65thn                                *DR = Depedency Ratio
                              Penduduk 15-64thn
Misal angka DR = 0,64 atau 64% maka setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 64 penduduk non-produktif. Maka semakin besar DR, makin besar pula beban penduduk produktif.
e.       Tingginya Tingkat Pengangguran (High Rates of Unemployment)
Tingkat pengangguran di NSB umumnya juga sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila diukur dengan angka underemployment. Penyebabnya adalah laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan kesempatan kerja.

f.       Ketergantungan Pada Sektor Pertanian Primer (Substantial Dependence on Agricultural-Primary Production)
Negara belum berkembang umumnya sangat tergantung pada hasil sektor pertanian atau sektor primer. Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja, yang biasa disebut perekonomian monokultural.

g.      Pasar dan Informasi Yang Tidak Sempurna (Imperfect Market and Information)
Mekanisme pasar di NSB juga belum berkembang baik. Struktur pasar dapat berupa oligopoli, monopoli, dsb. Penguasaan informasi juga tidak seimbang dan simetris. Info hanya dikuasai kalangan tertentu yang berhubungan baik dengan penguasa yang berakibat merugikan konsumen.




h.      Ketergantungan yang Besar dan Kerentanan Terhadap Kondisi Eksternal (Dominance, Dependence, and Vurnerabillity in International Relation)
Yang dimaksud ketergantungan adalah kondisi domestik perekonomian NSB sangat dipengaruhi kondisi perekonomian lainnya, khususnya negara maju. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari karakter diatas. Misal, lemahnya permintaan domestik karena lemahnya permintaan agregat.

4.             Pembangunan Ekonomi Sebagai Proses Transformasi

a.    Transformasi Pertanian
Yang dimaksud transformasi pertanian (agriculture transformation) adalah perubahan kegiatan pertanian dari yang bersifat tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi kegiatan yang modern berskala besar dan bermotif memperoleh keuntungan. Misal, penanaman jagung pada awalnya berskala kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi dengan transformasi pertanian, kegiatan penanaman jagung diubah menjadi kegiatan berskala besar (puluhan, ratusan, bahkan ribuan hektar) dimana hasilnya dijual utnuk mendapat keuntungan.
Upaya peningkatan kapasitas produksi, misal dengan penerapan teknologi yang lebih maju, peningkatan pengetahuan, keahlian, dan perbesaran skala usaha.

b.    Transformasi Kependudukan
1)      Transisi Demografi
Transisi kependudukan (demographic transition) adalah suatu perubahan kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi kelahiran dan kematian rendah. Maju tidaknya masyarakat disertai perubahan yang menyebabkan keluarga lebih mementingkan kualitas anak. Untuk itu jumlah anak dibatasi dengan program keluarga berencana.

2)      Perubahan Struktur Penduduk
Dalam jangka panjang terjadi perubahan struktur penduduk, terutama dilihat dari usia dan tingkat pendidikan.

3)      Meningkatnya Penduduk Perkotaan
Kemajuan ekonomi juga ditandai dengan berkembangnya kota lama dan tumbuhnya kota baru. Kota tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan mungkin pusat kebudayaan. Perbedaan yang jelas antara kota lama dan kota baru terlihat jelas pada fasilitas yang tersedia.


c.    Transformasi Struktural
1)   Struktur Produksi
Yang dimaksud dengan negara agraris adalah negara yang sebagian besar output nasionalnya berasal dari sektor tani. Demikian juga Indonesia yang memiliki 60% angkatan kerja di sektor tani.

2)   Struktur Permintaan
Pada tahap awal perkembangan, umumnya lebih dari 70% permintaan/pengeluaran adalah untuk konsumsi rumah tangga. Pada saat ekonomi maju, secara nominal konsumsi meningkat, tetapi secara relatif akan menurun.

d.   Transformasi Kelembagaan
Termasuk dalam transformasi kelembagaan adalah makin tersedia dan sempurnanya lembaga untuk pengambilan keputusan yang individual atau mandiri. Transformasi kelembagaan sangat memperkuat transformasi lain, sehingga perekonomian dapat mempertahankan pertumbuhan dan perubahan ekonomi jangka panjang.

5.       Masalah Kebijakan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang
a.       Pemintaan dan Penawaran Agregat
1)      Permintaan Agregat
         Jumlah penduduk NSB yang besar tidak diimbangi dengan permintaan efektif yang besar, karena rendahnya tingkat kehidupan. Lemahnya permintaan efektif akan menyulitkan pengembangan sektor industri yang baru mencapai biaya minimum bila skala produksi sangat besar.
         Rendahnya derajat kehidupan sering kali membuat rakyat di NSB tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Rendahnya daya beli komoditas makanan, obat dan pendidikan melemahkan pertumbuhan dan perkembangan sektor swasta.

2)      Penawaran Agregat
Kelemahan penawaran agregat berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, minimnya stok barang, serta keuntungan yang besar pada sektor pertanian atau primer. Akibatnya rendahnya penawaran agregat memiliki arti rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak sempitnya lapangan kerja.



b.      Kebijakan Pembangunan
Lemahnya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian NSB seolah berada dalam lingkaran masalah tanpa berujung. Karena itu pemerintah ikut campur tangan dengan segala kebijakannya.

1)   Kebijakan Ekonomi
Kebijakan moneter, fiscal, dan ekonomi Internasional secara teori dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.
a)        Kebijakan Moneter
Dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit, khususnya pada kelompok usaha kecil dan menengah.

b)        Kebijakan Fiskal
Melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Dan dapat menahan laju perilaku kelompok kaya amat penting, setidaknya karena dua alasan, yakni:
-          Mengurangi inflasi akibat tekanan permintaan
-          Menekan efek peniruan

c)        Kebijakan Ekonomi Internasional
Beberapa kebijakan ekonomi yang umumnya dipilih oleh NSB adalah kebijakan promosi ekspor,substitusi  impor, dan proteksi industri.

2)   Kebijakan NonEkonomi
Kebijakan non ekonomi yang dapat ditempuh pemerintah antara lain penegakan hukum, perbaikan kondisi demokrasi, dan desentralisasi.

c.       Utang Luar Negeri (External Debt)
1)   Utang Luar Negeri Pemerintahan (Public External Debt)
2)   Utang Luar Negeri Swasta (Private External Debt)
3)   Perkembangan Utang Luar Negeri Dunia Ketiga

d.      Rasio Beban Utang Luar Negeri
1)   Rasio ULN/PDB
2)   Debt Service Ratio (DSR)



6.             Teori-teori Ekonomi Pembangunan

a.       Teori Adam Smith
Adam Smith (1723-1790) melihat pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Ia menegemukakan tiga unsur utama dalam proses pertumbuhan hasil produksi.
1)      Sumber daya manusia, yaitu pertambahan jumlah penduduknya,
2)      Pertambahan dalam persediaan barang modal karena tabungan masyarakat diinvestasikan oleh para pemilik modal dengan harapan memperoleh keuntungan,
3)      Spesialisasi dan pembagian kerja disertai perluasan pasar dan perkembangan perdagangan, baik perdagangan dalam nergei maupun internasional.

b.      Teori Malthus
Menurut Malthus, pertambahan penduduk yang menurut deret ukur, sementara pertumbuhanpangan menurut deret hitung, menyebabkan perekonomian untuk generasi mendatang cenderung suram. Dalam arti, generasi yang akan datang cenderung mengalami kekurangan pangan.

c.       Teori Karl Marx
Karl Marx (1818-1883) memandang proses kemajuan ekonomi sebagai proses evolusi sosial. Menurutnya, faktor pendinamis perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi.

d.      Teori Rostow
Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam lima tahap.
1)      Tahap Perekonomian Tradisional
-          Tingkat produksi per kapita dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah, karena ilmu pengetahuan modern dan teknologi belum dikenal.
-          Sebagai besar tenaga kerja berada di sektor pertanian.
-          Struktur sosial bersifat hirarkis/feodal.
-          Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas.

2)      Tahap Pra Lepas Landas
Tahap dimana perekonomian mampu bertumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Indikator yang dapat dilihat antara lain adalah membaiknya kualitas SDM, makin cepatnya akumulasi pemupukan modal, dan makin berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi modern.

3)      Tahap Lepas Landas (Toke Off)
Tahan ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penerapan teknologi dana manajemen modern makin luas dan intensif. Rostow menyebutkan 3 ciri negara yang sudah lepas landas, yaitu :
-          Meningkatnya jumlah investasi dari <5% menjadi >10% dari Produk Nasional Neto.
-          Perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi, yang dapat memacu sektor-sektor lain.
-          Terciptanya suatu rangka dasar politij, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus yang didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri.

4)      Tahap kedewasaan (Maturity)
Tahap ini suatu periode dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

5)      Tahap Konsumsi Massa Tingkat Tinggi (High Mass Consumption)
Tahap ini mempunyi ciri-ciri :
-          Adanya jaminan yang lebih baik bagi angkatan kerja.
-          Tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai.
-          Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia.

e.       Teori Neon Imperialisme
Teori ini mencoba menjelaskan mengapa NSB sampai saat ini belum sepenuhnya berkembang. Salah satu jawaban penting adalah program pembangunan ekonomi telah menimbulkan ketergantungan baru terhadap negara-negara kapitalis. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi justru membawa perekonomian NSB ke dalam penjajahan (Imperialisme) gaya baru, yaitu penjajahan yang bukan dengan menggunakan kekuatan militer, melainkan ekonomi.

f.       Teori Lewis
Teori Arthur Lewis mencoba menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembanan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri.



g.      Teori Perkembangan Neo Klasik

Teori ini sangat percaya bahwa perkembangan ekonomi di dunia ketiga akan berhasil bila menerapkan prinsip-prinsip mekanisme pasar. Sebab, melalui mekanisme pasar (pertukaran), spesialisasi, produktivitas, dan kualitas SDM diasah dan diarahkan, sehingga kualitas hidup kolektif dapat ditingkatkan.

Senin, 10 Juni 2013

Tugas no 4 Kelompok 3

Penyusunan APBD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
padangmedia.com , Senin, 08 April 2013 13:30 wib
@padangmedia.com
PADANG - Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu kepada wartawan usai kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Senin (8/4) di Axana Hotel, Padang.
Menurut Mahyeldi, diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang.
"Diharapkan aparatur dari SKPD terkait dalam menyusun anggaran - anggaran kegiatan yang dilaksanakan  ini bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar bisa dipertanggungjawabkan," ujar Mahyeldi.
Ia menyebutkan,  Pemerintah Kota Padang  dalam pengunaan anggaran pada tahun 2012 lalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun ini, seiring peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknik yang diberikan terhadap aparatur diharapkan Pemko Padang akan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, Syahrul, mengungkapkan, dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.
"Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan saat ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Dan Kabid Keuangan pada SKPD dan kecamatan se Kota Padang sebanyakj 150 orang," terangnya. (der)



KOMENTAR
1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23
Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan BPK dan agar tidak terjadi lagi penyalah gunaan anggaran yang marak terjadi pada dewasa ini.

2. Dian Putri/22212037/1EB23
Dalam menyusun apbd di suatu daerah diperlukan kehati-hatian. Aparatur pemerintah juga harus bisa memikirkan dengan baik permasalahan dalam daerah nya serta kebutuhan masyarakat daerah tersebut dalam menyusun apbd. Selain itu dalam penyusunan apbd, para aparatur pemerintah daerah juga harus bisa menimang dan memprediksi masalah-masalah apa yang kira-kira terjadi di daerahnya. Agar apbd yang disusun tersebut bisa digunakan sesuai dengan keadaan daerahnya serta bisa dipertanggungjawabkan di BPK.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23
Seharusnya penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan sebaik mungkin, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang.
Agar, kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan agar tidak ada terjadi lagi penyalah gunaan anggaran (KKN) yang sudah banyak terjadi saat ini.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23
Kurangnya pengawasan pemerintah daerah  setempat 2012 tahun lalu , pemerintah padang mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sehingga di perlukan adanya kehati-hatian dan peningkatan kinerja dalama mengurus dan mengelola keuangan negara sehingga akan berjalan sesuai prinsip, azaz, fungsi APBD. Jika kinerja dalam penyusunan APDB dapat di pertanggungjawabkan, maka daerah tersebut akan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian tersebut dilihat dari , pembenahan data, peningkatan koordinasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan serta mengurangi pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan. 

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23
Penyusunan anggaran memang  mesti harus bias dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang. Dan Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.

Tugas no 3 Kelompok 3

Indonesia Akan Jadi Basis Produksi Industri Taiwan

            Taiwan External Trade Development Council (Taitra) memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang menjadi basis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017, menyusul prospek RI sebagai wilayah yang dinilai menjanjikan.
Market Research Department  Taitra  Harrison K.M. Lan mengatakan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat kelima sebagai basis produksi sejumlah industri asal Taiwan, yaitu setelah China, Vietnam, Thailand, Malaysia.
"Melihat tren saat ini, kami meyakini dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menjadi basis produksi industri Taiwan di peringkat ketiga," kata Lan menjawab pertanyaan wartawan  di Kantor Taitra yang ada di Taipei,  Senin, 15 Oktober 2012.
Memang, ujarnya, saat ini  90%-95% pilihan  kalangan industri Taiwan memilih China sebagai basis produksinya. Namun, tambahnya,  dominasi China tersebut di masa mendatang akan berubah. Menyusul prospek negara lain sebagai basis produksi, termasuk Indonesia.
"Indonesia  sebagai wilayah basis produsi  yang penting bagi industri asal Taiwan," kata Luan. Dia mengatakan ada sejumlah alasan  ketertarikan  kalangan manufaktur asal  Taiwan untuk melirik Indonesia sebagai basis produksinya. Pertama, mengingat besarnya pasar di Indonesia  dengan penduduknya yang padat. Kedua, kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.
"Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS,"  kata Lan menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain.
Menurutnya, seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.
Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.
"Seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai,"  kata Lan. Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia.  Lainnya adalah untuk industri garmen.
Ketika ditanyakan  industri asal Taiwan yang segera bakal  menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, Lan tidak berkenan memberikan  jawabannya.




KOMENTAR
1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23
Baik sekali kabar ini. Indonesia seharusnya mampu menduduki posisi 3 setelah China dan Vietnam melihat mumpuninya Industri, pasar dan SDM di Indonesia. Apalagi saat ini industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga ternama dunia.

2. Dian Putri/22212037/1EB23
Walaupun kini  industri asal Taiwan sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya, yaitu Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia dan Indonesia juga diprediksi naik akan menjadi negara yang berbasis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017. Tetapi seharusnya basis produksi industri Indonesia berbasis home industry karena dengan basis industri tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya kreatifitas masyarakat indonesia sendiri.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23
Sebenarnya Indonesia mempunyai industry pasar dan SDM yang cukup baik. Apa lagi jika kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.
Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.
Jadi Indonesia sangat mampu dan bisa berpotensi menduduki posisi ke-3 asal Taiwan atau mugkin se-asia. Jika industry ini di kelola sebaik mungkin dan adanya peranan dukungan dari pemerintah.contohnya,saat ini Indonesia sebagai salah satu basis produksi yang menjadi salah satu suplai merek sepatu olahraga ternama di dunia yaitu pruduksi pou chen group.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23
Seharusnya Indonesia itu berbasis produksi Home Industry bukan berbasis produksi Industry Taiwan. Indonesia harus bangga jika memiliki produksi dalam negeri. Bukan menjadi basis produksi yang berasal dari negara lain . Dengan basis home industry, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, menciptakan daya kreatifitas masyarakat, menambah devisa negara juga. Coba anda bayangkan saja, kalau Indonesia ini hanya menumpang pada produksi negara lain? Bagaimana generasi penerus Indonesia akan maju? Yang ada hanya memanjakan rakyat Indonesia menikmati produksi negara lain. Sedangkan untuk menciptakan kreatifitas, mutu, tenaga yang berpotensi dan professional serta tenaga kerja yang handal dalam bidangnya perlu adanya peningkatan mutu SDM.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23
Bagus karena dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia. Sebab Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS yang menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain. Seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang dharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai dan Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia. Lainnya adalah untuk industri garmen.

Tugas no 2 Kelompok 3


#8
Roadmap BUMNa
44 BUMN Tidak Akan Dilikuidasi
Penulis : Orin Basuki | Selasa, 27 April 2010 | 08:43 WIB SINGAPURA, KOMPAS.com
Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN. Ke-44 BUMN ini tidak akan digabung, dilikuidasi, atau didivestasi karena tergolong BUMN besar, telanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO. Deputi Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin menegaskan hal itu di Singapura, Selasa (27/4/2010).   BUMN yang dikategorikan sebagai perusahaan besar antara lain adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam(Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk , PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Pertamina, serta PT PLN. Totalnya diperkirakan ada 25 BUMN. Adapun BUMN yang berstatus perusahaan umum atau perum ada 14 perusahaan, antara lain Bulog. Adapun BUMN yang saat ini menanggung tanggung jawab PSO ada 10 perusahaan. Dari 10 BUMN PSO itu, lima di antaranya adalah BUMN besar. Beberapa BUMN PSO yang akan kami biarkan stand alone (berdiri sendiri tanpa diganbungkan atau dikonsolidasikan) antara lain PT Pelni dan PT Kereta Api, ungkap Yasin.
Saat ini pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. "Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil," ungkap Yasin.
Editor :
Edj



KOMENTAR:

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23
Roadmap BUMN itu tidak mudah ditengah politik menjelang pemilu seperti ini dalam kurun waktu sisa 1 tahun. Jadi pantas saja kalau BUMN mempertahankan sistem yang ada saat ini. Seperti tidak akan menggabung, melikuditas, atau mendivestasi karena tergolong BUMN besar, terlanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO

2. Dian Putri/22212037/1EB23
Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk merancang roadmap dengan tetap mempertahankan dengan tidak digabungkan, dilikuidasi, didivestasi ke-44 BUMN besar sudah benar. Hal ini agar ke-44 BUMN besar tersebut bisa berdiri sendiri dan tentunya diharapkan bisa mengembangkan kegiatannya agar bisa  lebih membawa manfaat bagi masyarakat dan bisa mengabdi untuk masyarakat dan negara.
3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23
Rencana yang ingin di ajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN bukan rencana yang baik menurut saya.karna rencana tersebut belum tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
Apa lagi di tengah politik menjelang pemilu seperti saat ini tidak mudah mengubah system kerja BUMN.
Jadi, pantas saja kalau BUMN tetap mempertahankan system yang ada saat ini.seperti tidak menggabung,melikuidasi,atau mendivestasi.
Karena,BUMN tergolong besar,berbentuk perusahaan umum,dan memiliki/memegang tanggung jawab Public Service Obligation atau (PSO).

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23
Program likuidasi, konsolidasi dan divestasi, privatisasi (penjualan saham) ini dilakukan sebenarnya kepada perusahaan BUMN yang terus menerus mengalami kerugian sehingga tidak sesuai dengan tujuan BUMN yang ingin mensejahterakan rakyat. Tapi dengan ada program  penjualan saham kepada pihak lain atau bisa disebut juga divestasi tidak relevan dengan tujuannya, baik untuk menutupi devisit APBN maupun untuk meningkatkan kinerja BUMN. Pembenahan kinerja BUMN tidak harus dengan pelepasan kepemilikan pemerintah, namun dapat dilakukan dengan cara lain. Cara yang dapat ditempuh diantaranya: Public enterprise reforms, Privatization of Management, Contracting Out, dan Joint Ventures.Juga dengan menerapkan Good Corporate Governance. Kecuali kalau penjualan saham tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah divestasi dan privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Akan tetapi pada kenyataannya kan kadang tidak sesuai, apalagi BUMN sekarang identik dengan sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23
Harus nya Saat ini pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Dan harus nya Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. "Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil,"
Karna sudah banyak sekali pemerintah berperan dalam usaha-usaha yang dianggap saya mungkin perusahaan itu sudah biasa berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Tugas no 1 Kelompok 3

Ekonomi Syariah Wujudkan Sistem Ekonomi Berkelanjutan
Senin, 11 Februari 2013 08:31 WIB | 1925 ViewsDelft, Belanda (ANTARA News) - Penerapan ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi berkelanjutan yang stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang saat ini dihadapi masyarakat global, kata konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman Ayodhia G.L Kalake.
"Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi," kata Ayodhia pada pembukaan Konferensi Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Perhimpunan Inteletual Muslim Indonesia (PRIMA) Sabtu, di Hannover, Jerman.
Ia melanjutkan ekonomi syariah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan. "Syariah mengatur agar sumberdaya tidak dikuasai oleh para kapitalis," ujar Ayodhia.
Menurut dia, di bidang perbankan aset syariah di Indonesia saat ini telah mencapai Rp179 triliun atau setara dengan 18,5 miliar dolar AS. Sedangkan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia tumbuh 36 persen sepanjang 2011 - 2012, dan kini mencapai 13,4 juta rekening.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya). Jumlah dana sosial yang terkumpul dan disalurkan melalui bank syariah adalah Rp94,9 miliar atau setara 9,7 juta dolar AS, jelas Ayodhia.
Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek perbankan. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.
Selain itu prinsip syrariah juga menjadi dasar pengembangan teknologi di bidang kesehatan, pengolahan sumberdaya alam, industri pangan, dan lain sebagainya.
"Sinergi antara ekonomi syariah dan teknologi syariah akan membangun pertahanan ekonomi yang kuat dalam suatu negara dalam menghadapi tantangan di masa mendatang," kata Ayodhia




Coment
1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23
Ekonomi syariah di Indonesia terlebih disebutkan bahwa system tersebut mampu mewujudkan ekonomi yang stabil dan menjamin terhadap krisis yang ada karena bertujuan untuk memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraaan dan terbukti di Indonesia sendiri terjadi peningkatan nasabah pertahun 2011-2012 juga dikatakan bahwa ekonomi syariah selain memberikan manfaat di dunia tapi dapat pula memberikan manfaat diakhirat kelak karena sekalian memberikan sedekah, infak, zakat.
Pada dasarnya, memang semua system ekonomi tidak ada sempurna, sehingga pada penerapannya seringkali terdapat kekeliruan pada satu pihak dengan pihak lain dan hal tersebut yang akan menjadi masalah seperti ekonomi yang zaman dulu sebetulnya sudah ada di Eropa, namun system tersebut terbawa oleh sistem kapitalis yang menyebabkan mundurnya system tersebut. 

2. Dian Putri/22212037/1EB23
Pada konsep ekonomi berkelanjutan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan suatu daerah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan penduduk.Hal ini sama dengan prinsip dalam ekonomi syariah yaitu Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23
Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah seharusnya mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya).
dan perekonomian Indonesia tidak hanya membahas tentang hal2 perbankkan tapi juga membahas kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.akan tetapi seharusnya dengan adanya ekonomi syariah seharusnya bisa membatu meringankan beban masyarakat.akan tetapi mulai sekarang ini ekonomi syariah pelan2 sudah mulai tertata dengan baik dan semoga saja memberikan dampak yang baik untuk Negara dan masyarakat.dengan adanya system ekonomi syariah ini.


4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23
Ekonomi syariah dulunya memang terbukti kalau pada masa krisis ekonomi jamannya pak Presiden Soeharto tetap stabil. Tapi untuk sekarang tidak, kenapa begitu? Ya banyak masyarakat yang mengeluh kalau sistem ekonomi syariah di bank bank syariah sama dengan yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah islam. Saya sendiri mengalami hal tersebut, saya membuka rekening di bank syariah yang berbasis mudarabah atau bagi hasil, tapi ternyata tidak sesuai. Untuk itu, cobalah kepada pemerintah untuk memikirkan hal itu kembali. Karena masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia ini terutama dalam menerapkan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkelanjutan karena masih banyak lembaga yang belum optimal dalam menerepakan sesuai prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23
melihat tantangan kehidupan manusia yang begitu semakin kompleks di segala aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian sepertinya perlu untuk memberikan solusi baru. ketika sistem ekonomi kapitalisme yang memimpin hampir diseluruh belahan bumi ini tidak terlepas Indonesia negeri dimana penduduknya mayoritas beragama Islam telah memperlihatkan ketidakmampuannya memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi penduduknya. fakta ini sepertinya sudah tidak terbantahkan lagi dimana kemiskinan dan pengangguran merajalela. kasus demi kasus menjadi saksi. ini merupakan bukti konkrit dan tidak terbantahkan lagi bahwa sistem ekonomi kapitalisme tidak layak lagi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa ini. sudah hampir puluhan tahun sistem ekonomi kapitalisme diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ekonomi bangsa ini namun tetap saja tidak berubah kearah yang lebih baik tetapi malahan menambah beban rakyat ini dengan menambang hutang negara.  Dan Beberapa tahun terakhir ilmu ekonomi islam telah menyita minat dari berbagai kalangan terutama para ahli ekonomi di seluruh dunia. Acara – acara seperti konferensi, workshop, seminar, dan kajian ilmiah diadakan untuk merumuskan ekonomi islam di zaman ekonomi modern. Melejitnya popularitas ekonomi Islam ini tidak lepas dari turunnya pamor sistem ekonomi besutan Karl Marx yang terbukti tidak dapat memecahkan masalah ekonomi di Uni Sofyet. Serta bocornya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, jumlah pengangguran, utang luar negeri, tingkat inflasi, dsb.
Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.
Pada tahun 1976, konferensi ekonomi Islam yang diadakan di Mekkah merumuskan bentuk perekonomian negara – negara islam. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah dibangunnya Lembaga Riset Ekonomi Islam Internasional di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dari sana, secara perlahan, ekonomi islam mulai diperhitungkan sebagai solusi keuangan alternatif di dunia Internesional.