Tugas no 4 Kelompok 3

Penyusunan APBD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

padangmedia.com , Senin, 08 April 2013 13:30 wib

@padangmedia.com

PADANG - Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu kepada wartawan usai kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Senin (8/4) di Axana Hotel, Padang.

Menurut Mahyeldi, diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang.

"Diharapkan aparatur dari SKPD terkait dalam menyusun anggaran - anggaran kegiatan yang dilaksanakan  ini bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar bisa dipertanggungjawabkan," ujar Mahyeldi.

Ia menyebutkan,  Pemerintah Kota Padang  dalam pengunaan anggaran pada tahun 2012 lalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun ini, seiring peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknik yang diberikan terhadap aparatur diharapkan Pemko Padang akan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, Syahrul, mengungkapkan, dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.

"Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan saat ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Dan Kabid Keuangan pada SKPD dan kecamatan se Kota Padang sebanyakj 150 orang," terangnya. (der)

KOMENTAR

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Penyusunan anggaran mesti bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan BPK dan agar tidak terjadi lagi penyalah gunaan anggaran yang marak terjadi pada dewasa ini.

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Dalam menyusun apbd di suatu daerah diperlukan kehati-hatian. Aparatur pemerintah juga harus bisa memikirkan dengan baik permasalahan dalam daerah nya serta kebutuhan masyarakat daerah tersebut dalam menyusun apbd. Selain itu dalam penyusunan apbd, para aparatur pemerintah daerah juga harus bisa menimang dan memprediksi masalah-masalah apa yang kira-kira terjadi di daerahnya. Agar apbd yang disusun tersebut bisa digunakan sesuai dengan keadaan daerahnya serta bisa dipertanggungjawabkan di BPK.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Seharusnya penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan sebaik mungkin, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang.

Agar, kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan agar tidak ada terjadi lagi penyalah gunaan anggaran (KKN) yang sudah banyak terjadi saat ini.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Kurangnya pengawasan pemerintah daerah  setempat 2012 tahun lalu , pemerintah padang mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sehingga di perlukan adanya kehati-hatian dan peningkatan kinerja dalama mengurus dan mengelola keuangan negara sehingga akan berjalan sesuai prinsip, azaz, fungsi APBD. Jika kinerja dalam penyusunan APDB dapat di pertanggungjawabkan, maka daerah tersebut akan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penilaian tersebut dilihat dari , pembenahan data, peningkatan koordinasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan serta mengurangi pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan. 

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Penyusunan anggaran memang  mesti harus bias dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan agar anggaran dan kegiatan yang ada tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena diperlukan kehati - hatian dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Perencanaan dan kelengkapan data secara historis harus termenej dengan baik, serta memprediksi dengan melihat kecenderungan - kecenderungan yang berkembang. Dan Yang terlebih penting, penyusunan anggaran harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. dalam pengeloaan keuangan daerah banyak aspek, diantaranya aspek perencanan dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan saat ini BPK sangat ketat mengawasi setiap anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kita perlu melengkapi data dan meningkatkan pula kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis.

Tugas no 3 Kelompok 3

Indonesia Akan Jadi Basis Produksi Industri Taiwan

            Taiwan External Trade Development Council (Taitra) memprediksi Indonesia akan menjadi negara yang menjadi basis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017, menyusul prospek RI sebagai wilayah yang dinilai menjanjikan.

Market Research Department  Taitra  Harrison K.M. Lan mengatakan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat kelima sebagai basis produksi sejumlah industri asal Taiwan, yaitu setelah China, Vietnam, Thailand, Malaysia.

"Melihat tren saat ini, kami meyakini dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menjadi basis produksi industri Taiwan di peringkat ketiga," kata Lan menjawab pertanyaan wartawan  di Kantor Taitra yang ada di Taipei,  Senin, 15 Oktober 2012.

Memang, ujarnya, saat ini  90%-95% pilihan  kalangan industri Taiwan memilih China sebagai basis produksinya. Namun, tambahnya,  dominasi China tersebut di masa mendatang akan berubah. Menyusul prospek negara lain sebagai basis produksi, termasuk Indonesia.

"Indonesia  sebagai wilayah basis produsi  yang penting bagi industri asal Taiwan," kata Luan. Dia mengatakan ada sejumlah alasan  ketertarikan  kalangan manufaktur asal  Taiwan untuk melirik Indonesia sebagai basis produksinya. Pertama, mengingat besarnya pasar di Indonesia  dengan penduduknya yang padat. Kedua, kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.

"Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS,"  kata Lan menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain.

Menurutnya, seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.

"Seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai,"  kata Lan. Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia.  Lainnya adalah untuk industri garmen.
Ketika ditanyakan  industri asal Taiwan yang segera bakal  menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya, Lan tidak berkenan memberikan  jawabannya.

sumber : http://arnandadanu.blogspot.com/read/Indonesia.Akan.Jadi.Basis.Produksi.Industri.Taiwan/

KOMENTAR

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Baik sekali kabar ini. Indonesia seharusnya mampu menduduki posisi 3 setelah China dan Vietnam melihat mumpuninya Industri, pasar dan SDM di Indonesia. Apalagi saat ini industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga ternama dunia.

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Walaupun kini  industri asal Taiwan sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya, yaitu Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia dan Indonesia juga diprediksi naik akan menjadi negara yang berbasis produksi industri asal Taiwan ketiga setelah China dan Vietnam pada tahun 2017. Tetapi seharusnya basis produksi industri Indonesia berbasis home industry karena dengan basis industri tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya kreatifitas masyarakat indonesia sendiri.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Sebenarnya Indonesia mempunyai industry pasar dan SDM yang cukup baik. Apa lagi jika kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri  untuk mengisi pasar di Indonesia. Ditambah potensi untuk mengekspor produk Taiwan yang diproduksi di Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia.

Kebijakan yang diharapkan diberikan pemerintah Indonesia, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor.

Jadi Indonesia sangat mampu dan bisa berpotensi menduduki posisi ke-3 asal Taiwan atau mugkin se-asia. Jika industry ini di kelola sebaik mungkin dan adanya peranan dukungan dari pemerintah.contohnya,saat ini Indonesia sebagai salah satu basis produksi yang menjadi salah satu suplai merek sepatu olahraga ternama di dunia yaitu pruduksi pou chen group.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Seharusnya Indonesia itu berbasis produksi Home Industry bukan berbasis produksi Industry Taiwan. Indonesia harus bangga jika memiliki produksi dalam negeri. Bukan menjadi basis produksi yang berasal dari negara lain . Dengan basis home industry, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, menciptakan daya kreatifitas masyarakat, menambah devisa negara juga. Coba anda bayangkan saja, kalau Indonesia ini hanya menumpang pada produksi negara lain? Bagaimana generasi penerus Indonesia akan maju? Yang ada hanya memanjakan rakyat Indonesia menikmati produksi negara lain. Sedangkan untuk menciptakan kreatifitas, mutu, tenaga yang berpotensi dan professional serta tenaga kerja yang handal dalam bidangnya perlu adanya peningkatan mutu SDM.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Bagus karena dengan adanya kebijakan  mendorong industri di dalam negeri  untuk memenuhi pasar dalam negeri, tambahnya,  menjadi ketertarikan  kalangan  manufaktur di Taiwan  untuk  berinvestasi mendirikan indusri di Indonesia. Sebab Investasi industri asal Taiwan di China selama 10 tahun terakhir  mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara di Vietnam dalam kurun waktu sama mencapai sekitar 10 miliar dolar AS yang menggambarkan besarnya potensi investasi asal Taiwan di negara lain. Seyogyanya ketertarikan  kalangan industri Taiwan untuk bersiap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi tersebut didukung dengan sejumlah kebijakan  dari pemerintah.

Kebijakan yang dharapkan diberikan pemerintah Indonesia, ujarnya, seperti memberikan insentif bagi para investor, kemudahan dalam  mendapatkan suplai listrik,  mendapatkan lahan,  biaya buruh yang memadai,  serta adanya agensi investasi yang bisa menjawab setiap keingintahuan serta memecahkan masalah kalangan investor seperti BKPM agar bisa menolong kalangan investor untuk memecahkan setiap problem yang dijumpai dan Saat ini  industri asal Taiwan yang sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis poduksinya adalah Pou Chen Group yang menjadi suplai merek sepatu olahraga  ternama dunia. Lainnya adalah untuk industri garmen.

Tugas no 2 Kelompok 3

#8

Roadmap BUMNa

44 BUMN Tidak Akan Dilikuidasi

Penulis : Orin Basuki | Selasa, 27 April 2010 | 08:43 WIB SINGAPURA, KOMPAS.com —

Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN. Ke-44 BUMN ini tidak akan digabung, dilikuidasi, atau didivestasi karena tergolong BUMN besar, telanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO. Deputi Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin menegaskan hal itu di Singapura, Selasa (27/4/2010).   BUMN yang dikategorikan sebagai perusahaan besar antara lain adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam(Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk , PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Pertamina, serta PT PLN. Totalnya diperkirakan ada 25 BUMN. Adapun BUMN yang berstatus perusahaan umum atau perum ada 14 perusahaan, antara lain Bulog. Adapun BUMN yang saat ini menanggung tanggung jawab PSO ada 10 perusahaan. Dari 10 BUMN PSO itu, lima di antaranya adalah BUMN besar. Beberapa BUMN PSO yang akan kami biarkan stand alone (berdiri sendiri tanpa diganbungkan atau dikonsolidasikan) antara lain PT Pelni dan PT Kereta Api, ungkap Yasin.

Saat ini pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. "Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil," ungkap Yasin.

Editor :

Edj

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/27/08434327/44.BUMN.Tidak.Akan.Dilikuidasi

KOMENTAR:

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Roadmap BUMN itu tidak mudah ditengah politik menjelang pemilu seperti ini dalam kurun waktu sisa 1 tahun. Jadi pantas saja kalau BUMN mempertahankan sistem yang ada saat ini. Seperti tidak akan menggabung, melikuditas, atau mendivestasi karena tergolong BUMN besar, terlanjur berbentuk perusahaan umum, dan memegang tanggung jawab public service obligation atau PSO

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk merancang roadmap dengan tetap mempertahankan dengan tidak digabungkan, dilikuidasi, didivestasi ke-44 BUMN besar sudah benar. Hal ini agar ke-44 BUMN besar tersebut bisa berdiri sendiri dan tentunya diharapkan bisa mengembangkan kegiatannya agar bisa  lebih membawa manfaat bagi masyarakat dan bisa mengabdi untuk masyarakat dan negara.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Rencana yang ingin di ajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara merancang roadmap atau peta jalan pengembangan perusahaan milik negara ini dengan mempertahankan bentuk dan status 44 BUMN bukan rencana yang baik menurut saya.karna rencana tersebut belum tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Apa lagi di tengah politik menjelang pemilu seperti saat ini tidak mudah mengubah system kerja BUMN.

Jadi, pantas saja kalau BUMN tetap mempertahankan system yang ada saat ini.seperti tidak menggabung,melikuidasi,atau mendivestasi.

Karena,BUMN tergolong besar,berbentuk perusahaan umum,dan memiliki/memegang tanggung jawab Public Service Obligation atau (PSO).

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Program likuidasi, konsolidasi dan divestasi, privatisasi (penjualan saham) ini dilakukan sebenarnya kepada perusahaan BUMN yang terus menerus mengalami kerugian sehingga tidak sesuai dengan tujuan BUMN yang ingin mensejahterakan rakyat. Tapi dengan ada program  penjualan saham kepada pihak lain atau bisa disebut juga divestasi tidak relevan dengan tujuannya, baik untuk menutupi devisit APBN maupun untuk meningkatkan kinerja BUMN. Pembenahan kinerja BUMN tidak harus dengan pelepasan kepemilikan pemerintah, namun dapat dilakukan dengan cara lain. Cara yang dapat ditempuh diantaranya: Public enterprise reforms, Privatization of Management, Contracting Out, dan Joint Ventures.Juga dengan menerapkan Good Corporate Governance. Kecuali kalau penjualan saham tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah divestasi dan privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Akan tetapi pada kenyataannya kan kadang tidak sesuai, apalagi BUMN sekarang identik dengan sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

Harus nya Saat ini pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran pada 141 BUMN yang dianggap sudah terlalu gemuk. Dan harus nya Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk merampingkan jumlah BUMN ini, antara lain dengan tetap menjadi perusahaan yang berdiri sendiri (stand alone), dilikuidasi kalau terus menerus merugi, merger atau konsolidasi, dan divestasi. Salah satu BUMN yang akan didivestasi (dilepas kepemilikan saham pemerintah kepada pihak lain) adalah PT Cambrics Primissima, perusahaan yang bergerak di industri pemintalan dan pertenunan. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Komposisi sahamnya saat ini adalah pemerintah sebanyak 52,79 persen dan GKBI 47,21 persen. "Kami menganggap pemerintah sudah tidak pantas lagi terjun langsung di sektor tekstil,"

Karna sudah banyak sekali pemerintah berperan dalam usaha-usaha yang dianggap saya mungkin perusahaan itu sudah biasa berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Tugas no 1 Kelompok 3

Ekonomi Syariah Wujudkan Sistem Ekonomi Berkelanjutan

Senin, 11 Februari 2013 08:31 WIB | 1925 ViewsDelft, Belanda (ANTARA News) - Penerapan ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi berkelanjutan yang stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang saat ini dihadapi masyarakat global, kata konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman Ayodhia G.L Kalake.

"Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi," kata Ayodhia pada pembukaan Konferensi Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Perhimpunan Inteletual Muslim Indonesia (PRIMA) Sabtu, di Hannover, Jerman.

Ia melanjutkan ekonomi syariah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan. "Syariah mengatur agar sumberdaya tidak dikuasai oleh para kapitalis," ujar Ayodhia.

Menurut dia, di bidang perbankan aset syariah di Indonesia saat ini telah mencapai Rp179 triliun atau setara dengan 18,5 miliar dolar AS. Sedangkan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia tumbuh 36 persen sepanjang 2011 - 2012, dan kini mencapai 13,4 juta rekening.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya). Jumlah dana sosial yang terkumpul dan disalurkan melalui bank syariah adalah Rp94,9 miliar atau setara 9,7 juta dolar AS, jelas Ayodhia.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek perbankan. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Selain itu prinsip syrariah juga menjadi dasar pengembangan teknologi di bidang kesehatan, pengolahan sumberdaya alam, industri pangan, dan lain sebagainya.
"Sinergi antara ekonomi syariah dan teknologi syariah akan membangun pertahanan ekonomi yang kuat dalam suatu negara dalam menghadapi tantangan di masa mendatang," kata Ayodhia

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/357655/ekonomi-syariah-wujudkan-sistem-ekonomi-berkelanjutan

Coment

1. Annisa Fitri/ 20212958/1EB23

Ekonomi syariah di Indonesia terlebih disebutkan bahwa system tersebut mampu mewujudkan ekonomi yang stabil dan menjamin terhadap krisis yang ada karena bertujuan untuk memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraaan dan terbukti di Indonesia sendiri terjadi peningkatan nasabah pertahun 2011-2012 juga dikatakan bahwa ekonomi syariah selain memberikan manfaat di dunia tapi dapat pula memberikan manfaat diakhirat kelak karena sekalian memberikan sedekah, infak, zakat.

Pada dasarnya, memang semua system ekonomi tidak ada sempurna, sehingga pada penerapannya seringkali terdapat kekeliruan pada satu pihak dengan pihak lain dan hal tersebut yang akan menjadi masalah seperti ekonomi yang zaman dulu sebetulnya sudah ada di Eropa, namun system tersebut terbawa oleh sistem kapitalis yang menyebabkan mundurnya system tersebut. 

2. Dian Putri/22212037/1EB23

Pada konsep ekonomi berkelanjutan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan suatu daerah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan penduduk.Hal ini sama dengan prinsip dalam ekonomi syariah yaitu Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

3. Dyni aprillia soraya/22212342/1EB23

Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah seharusnya mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.

Di Indonesia perbankan syariah tidak hanya mencakup lembaga-lembaga usaha tapi juga terdiri dari aktivitas sosial seperti penggalangan dana, infaq (memberikan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan), dan keuangan waqaf (menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya).
dan perekonomian Indonesia tidak hanya membahas tentang hal2 perbankkan tapi juga membahas kebutuhan masyarakat dunia dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, perputaran roda ekonomi juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.akan tetapi seharusnya dengan adanya ekonomi syariah seharusnya bisa membatu meringankan beban masyarakat.akan tetapi mulai sekarang ini ekonomi syariah pelan2 sudah mulai tertata dengan baik dan semoga saja memberikan dampak yang baik untuk Negara dan masyarakat.dengan adanya system ekonomi syariah ini.

4.  Lydia Elvina/24212292/1EB23

Ekonomi syariah dulunya memang terbukti kalau pada masa krisis ekonomi jamannya pak Presiden Soeharto tetap stabil. Tapi untuk sekarang tidak, kenapa begitu? Ya banyak masyarakat yang mengeluh kalau sistem ekonomi syariah di bank bank syariah sama dengan yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah islam. Saya sendiri mengalami hal tersebut, saya membuka rekening di bank syariah yang berbasis mudarabah atau bagi hasil, tapi ternyata tidak sesuai. Untuk itu, cobalah kepada pemerintah untuk memikirkan hal itu kembali. Karena masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia ini terutama dalam menerapkan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkelanjutan karena masih banyak lembaga yang belum optimal dalam menerepakan sesuai prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi syariah.

5. Zelfi Cantika Anjar Soka/28212015/1EB23

melihat tantangan kehidupan manusia yang begitu semakin kompleks di segala aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian sepertinya perlu untuk memberikan solusi baru. ketika sistem ekonomi kapitalisme yang memimpin hampir diseluruh belahan bumi ini tidak terlepas Indonesia negeri dimana penduduknya mayoritas beragama Islam telah memperlihatkan ketidakmampuannya memberikan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi penduduknya. fakta ini sepertinya sudah tidak terbantahkan lagi dimana kemiskinan dan pengangguran merajalela. kasus demi kasus menjadi saksi. ini merupakan bukti konkrit dan tidak terbantahkan lagi bahwa sistem ekonomi kapitalisme tidak layak lagi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa ini. sudah hampir puluhan tahun sistem ekonomi kapitalisme diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ekonomi bangsa ini namun tetap saja tidak berubah kearah yang lebih baik tetapi malahan menambah beban rakyat ini dengan menambang hutang negara.  Dan Beberapa tahun terakhir ilmu ekonomi islam telah menyita minat dari berbagai kalangan terutama para ahli ekonomi di seluruh dunia. Acara – acara seperti konferensi, workshop, seminar, dan kajian ilmiah diadakan untuk merumuskan ekonomi islam di zaman ekonomi modern. Melejitnya popularitas ekonomi Islam ini tidak lepas dari turunnya pamor sistem ekonomi besutan Karl Marx yang terbukti tidak dapat memecahkan masalah ekonomi di Uni Sofyet. Serta bocornya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, jumlah pengangguran, utang luar negeri, tingkat inflasi, dsb.

Ekonomi syariah memberikan dampak yang postif kepada perekonomian.ekonomi syariah mampu mewujudkan sistem ekonomi yang tetap stabil dan menjaminnya tidak rentan terhadap krisis seperti yang sekarang ini dihadapi masyarakat global.apalagi,Saat ini dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti menipisnya sumber energi dan pangan akibat tingginya permintaan disertai pertumbuhan populasi dan ekonomi syariah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena bertujuan memeratakan dan menjaga keseimbangan kesejahteraan.

Pada tahun 1976, konferensi ekonomi Islam yang diadakan di Mekkah merumuskan bentuk perekonomian negara – negara islam. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah dibangunnya Lembaga Riset Ekonomi Islam Internasional di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dari sana, secara perlahan, ekonomi islam mulai diperhitungkan sebagai solusi keuangan alternatif di dunia Internesional.

Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi :

Pejabat Jasa Marga :

Kantor Pusat

Okke Merlina	: Sekretaris Perusahaan
Djoko Dwijono	: Kepala Satuan Pengawasan Intern
Unggul Cariawan	: Kepala Biro Manajemen Mutu dan Risiko
Djoko Subandono	: Kepala Biro Pengembangan Organisasi dan Manajemen
Khairuddin	: Kepala Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
Dedi Krisnariawan Sunoto	: Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol
Iwan Moedyarno	: Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain
J. B. Eddy Bambang S.	: Kepala Divisi Teknik
Septerianto Sanaf	: Kepala Divisi Manajemen Operasi
Hasanudin	: Kepala Divisi Pemeliharaan
Emil Irfan	: Kepala Biro Manajemen Sumber Daya Manusia
Tolu Ismed Arief	: Kepala Biro Hukum
Bambang Sancoyo	: Kepala Biro Umum
Muhamad Najib Fauzan	: Kepala Biro Perencanaan Perusahaan
Ronny Haryanto	: Kepala Biro Keuangan & Akuntansi
Bambang Sulistyo	: Kepala Biro Teknologi Informasi Perusahaan

Kantor Cabang

Hendro Atmojo	: Kepala Cabang Jagorawi
Subakti Syukur	: Kepala Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng
Budi Pramono	: Kepala Cabang Jakarta-Cikampek
Ricky Distawardhana	: Kepala Cabang Jakarta-Tangerang
Hardjono Santoso	: Kepala Cabang Purbaleunyi
Agus Purnomo	: Kepala Cabang Surabaya-Gempol
Supratowo	: Kepala Cabang Semarang
Roy A. Darwis	: Kepala Cabang Belmera
Muhammad Zahir Siregar	: Kepala Cabang Palikanci

Lembaga dan Profesi Penunjang :

AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (dahulu HLB Hadori & Rekan)
Wisma Staco Lantai 3 Suite D
Jln. Casablanca Kav. 18
Jakarta 12870
Tel.: (62-21) 831 7046-48
Fax.: (62-21) 831 7050

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Tel.: (62-21) 570 9009
Fax.: (62-21) 570 9026

PERUSAHAAN PEMERINGKAT

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Setiabudi Atrium, 8th floor, Suite 809-810
Jln. H. R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan
Jakarta 12920
Tel.: (62-21) 521 0077
Fax.: (62-21) 521 0078

Identitas Perusahaan :

Nama Perusahaan	:	PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. Berkedudukan di Jakarta
Pembentukan	:	1 Maret 1978
Modal Dasar	:	Rp 9,52 Triliun
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	:	Rp 3,4 Triliun
Kepemilikan	:	Negara Republik Indonesia 70% Masyarakat 30%
Bidang Usaha	:	Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait
Hubungi Kami	:	PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 Indonesia Tel. : (62-21) 841 3526, 841 3630 Fax. : (62-21) 841 3540 E-mail : jasmar@jasamarga.com Website: www.jasamarga.com
Kode BEI	:	JSMR
Bloomberg	:	JSMR IJ
Reuters	:	JSMR.JK